WALHI Desak BPGMN Berani Tindak Konsesi Karhutla

PONTIANAK, BEDAINNEWS.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat mendesak Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) tidak hanya menjadi lembaga baru dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

WALHI menilai pembentukan BPGMN harus diikuti langkah konkret menyentuh persoalan kerusakan gambut, terutama pada kawasan yang berada di dalam konsesi perusahaan.

Dalam siaran persnya, Jumat (25/9/2026), WALHI Kalbar menyebut hasil pemantauan mereka menunjukkan titik panas dan kawasan gambut yang berulang kali terbakar masih banyak ditemukan di areal konsesi industri ekstraktif, termasuk perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Menurut WALHI, kondisi tersebut menunjukkan adanya kerusakan ekosistem gambut yang membutuhkan pemulihan dan perlindungan. Pemerintah juga didesak mendorong perusahaan melakukan pemulihan terhadap kawasan gambut yang terdampak.

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, mengatakan BPGMN harus membawa pendekatan yang berorientasi pada keadilan ekologis dan memiliki kewenangan yang kuat dalam penegakan hukum.

“Kehadiran BPGMN tidak boleh sekadar menjadi lembaga peredam krisis atau lips service struktural,” kata Sri Hartini dalam siaran pers tersebut.

WALHI Kalbar mengusulkan sejumlah langkah yang harus menjadi mandat BPGMN. Di antaranya evaluasi perizinan dan rekomendasi pencabutan izin perusahaan yang konsesinya berulang kali terbakar.

Selain itu, restorasi gambut melalui penyekatan kanal dan pemulihan fungsi hidrologis dinilai perlu dilakukan secara masif, khususnya pada kawasan yang mengalami kerusakan akibat drainase skala industri.

WALHI juga meminta pemerintah mengakui dan melindungi wilayah kelola rakyat serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem gambut.

Transparansi data konsesi dan pemetaan gambut yang diperbarui juga dinilai penting agar masyarakat dan akademisi dapat terlibat dalam pemantauan.

WALHI Kalbar mendesak pemerintah menjadikan pemulihan lanskap gambut sebagai prioritas penanganan krisis karhutla di Kalimantan Barat.