Ambulans Desa Dipakai RS Tanpa MoU, Pemdes Beri Maaf

BANGKA SELATAN - BEDAINNEWS.COM — Pemdes di Bangka Selatan maafkan kasus penggunaan armada ambulans desa tanpa dokumen kerja sama legal oleh rumah sakit, Senin (26/10/2026).

Sikap legawa tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bedengung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan.

Pemerintah Desa Bedengung resmi menerima permohonan maaf manajemen Rumah Sakit Kriyo Panting Payung terkait pemakaian fasilitas kendaraan operasional medis desa tersebut.

Sebelumnya, penggunaan ambulans desa sempat menjadi perbincangan karena belum ditopang nota kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) hukum perdata yang jelas.

Pertimbangan Kondisi Darurat Pasien dan Penyelesaian Kekeluargaan

Pihak Pemdes Bedengung memahami kondisi darurat di lapangan ketika warga membutuhkan penanganan medis cepat untuk dirujuk ke rumah sakit Pangkalpinang.

Keterbatasan armada transportasi medis yang dimiliki RS Kriyo Panting kerap menjadi kendala utama dalam melayani pasien darurat yang membutuhkan penanganan segera.

"Persoalan ini kami anggap selesai secara kekeluargaan demi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat," catat laporan wartawan di lapangan.

Pihak desa berharap insiden ini menjadi evaluasi bersama agar pola koordinasi antarlembaga pelayanan publik di wilayah Payung dapat berjalan lebih rapi.

Rencana Legalitas Perjanjian Kerja Sama Berdasar Hukum Perdata

Guna mencegah masalah serupa di kemudian hari, Pemdes Bedengung mendorong proses kerja sama resmi melalui penyusunan MoU atau PKS yang mengikat secara perdata.

Langkah administrasi resmi ini dinilai penting agar pemanfaatan fasilitas milik desa diatur secara tertib, transparan, serta memiliki kepastian hukum yang jelas.

Tata kelola aset desa yang tertib diyakini mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tanpa menabrak koridor regulasi pemerintah yang berlaku.

Langkah kooperatif Pemdes Bedengung menjadi cerminan kepemimpinan bijak dalam mengutamakan keselamatan nyawa warga di atas ego sektoral kelembagaan.B