Menagih Keberpihakan di Tengah Himpitan Zaman

JAKARTA - MEJA REDAKSI

BEDAINNEWS.COM - Jurnalisme tidak pernah lahir di ruang-ruang rapat yang steril dari keringat. Ia hidup di atas aspal jalanan yang panas, di pinggiran trotoar kota yang bising, di kolam-kolam pembudidayaan yang diintai kerugian, hingga di balik sadel sepeda yang dikayuh dalam keheningan subuh.

Sepanjang hari ini, denyut nadi Nusantara menghadirkan sebuah kontras yang telanjang: di satu sisi, negara berwacana dengan angka-angka fantastis; di sisi lain, rakyat kecil berdarah-darah mempertahankan periuk nasi mereka.

Ketika Kementerian Koperasi dan UKM melempar wacana alokasi anggaran raksasa hingga Rp300 triliun untuk mendongkrak pelaku usaha, angin segar itu terdengar megah di atas kertas. Namun, jika kita menoleh ke akar rumput—seperti para perajin kue tradisional di Sangihe yang terhimpit lonjakan harga sagu, atau para pembudidaya lele yang menjerit akibat mahalnya biaya pakan—pertanyaannya bukan lagi seberapa besar anggaran yang disiapkan, melainkan seberapa cepat dan tepat negara hadir menyelamatkan dapur mereka dari ambang gulung tikar.

Ironi itu semakin pekat ketika kita melihat bagaimana penataan kota kerap berbenturan secara brutal dengan ruang hidup wong cilik.

Di Surabaya, deru penertiban jalanan menyisakan kecemasan bagi para pedagang kecil. Penataan kota, estetika trotoar, dan ketertiban umum memang mutlak diperlukan. Namun, ketika penertiban dilakukan tanpa solusi relokasi yang manusiawi, negara sedang mempertaruhkan keadilan sosial demi sebuah pemandangan kota yang steril. Apakah keindahan tata kota harus dibayar dengan matinya rezeki pencari nafkah mikro?

Di tengah kerasnya benturan kebijakan ini, kita justru disadarkan oleh ketangguhan individu yang melampaui batas-batas birokrasi.

Tengoklah kisah Juliani yang selama lima tahun konsisten mengayuh sepeda demi masa depan anaknya, atau bagaimana Kakek Hasawi di Sigi bertahan hidup di tengah hutan dengan memakan kangkung liar. Cerita-cerita ini adalah tamparan telak bagi para pembuat kebijakan.

Ketika fasilitas publik mangkrak—seperti lampu jalan yang padam berbulan-bulan di Padang atau gerai ATM yang terbengkalai di Bahu Mall Manado—rakyat membuktikan bahwa insting bertahan hidup mereka jauh lebih tangguh daripada kepekaan birokrasi daerah.

Bedain News memandang bahwa pembangunan nasional tidak boleh berjalan pincang di atas penderitaan rakyat kecil.

Anggaran ratusan triliun rupiah tidak memiliki arti apa-apa jika para perajin, pedagang asongan, dan pembudidaya lokal tergilas oleh sistem yang abai. Sudah saatnya pemerintah pusat hingga daerah menyelaraskan derap langkah.

Penataan wilayah harus berjalan seirama dengan perlindungan ekonomi kerakyatan. Jangan biarkan rakyat kecil berjalan sendirian di tengah kepungan asap, mahalnya biaya produksi, dan dinginnya kebijakan yang kaku. Sebab, martabat sebuah bangsa diukur dari seberapa adil negara melindungi mereka yang paling rentan di jalanan.

Mahmud Marhaba

(Pemimpin Redaksi)