Antrean BBM Mengular di Daerah: Di Mana Peran Negara?

JAKARTA - BEDAINNEWS.COM — Pemandangan antrean panjang kendaraan yang berburu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar kini menghiasi berbagai daerah. Fenomena ini terlihat mulai dari pulau-pulau terluar hingga kawasan perkotaan pada Selasa (20/10/2026).

Kondisi ini menjadi cermin retak dari tata kelola energi nasional kita saat ini. Kelangkaan yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem distribusi energi di seluruh penjuru tanah air.

Di Palu, rakyat harus rela mengantre hingga lima jam hanya demi mendapatkan Solar. Sementara itu, warga di perbatasan Sangihe terpaksa membeli BBM secara eceran dengan harga yang sangat mencekik.

Melihat realita pahit ini, sebuah pertanyaan mendasar patut dilontarkan kepada publik. Di manakah langkah mitigasi krisis dari pemerintah dan para pemangku kepentingan energi dalam menghadapi situasi darurat ini?

Pihak regulator kerap melontarkan alasan klasik seperti kendala logistik, keterlambatan pengiriman armada, hingga gangguan jaringan digital. Namun, alasan-alasan tersebut seolah hanya menjadi retorika berulang tanpa adanya solusi yang bersifat permanen.

Padahal, urat nadi perekonomian rakyat kecil sangat bergantung pada setetes BBM. Ketidakpastian pasokan ini justru menjadi beban ganda bagi masyarakat yang sedang berjuang di tengah krisis daya beli.

Persoalan kelangkaan BBM di daerah tidak boleh terus-menerus diselesaikan dengan pola pemadam kebakaran. Pemerintah seharusnya tidak hanya baru bergerak merespons ketika gejolak antrean atau kemacetan sudah menjadi viral di masyarakat.

Diperlukan pembenahan total pada rantai distribusi serta peningkatan transparansi kuota. Pertamina bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kini dituntut untuk bersikap lebih transparan dan proaktif.

Mereka harus proaktif dalam mengaudit alokasi kuota serta memperketat pengawasan di titik-titik rawan penyelewengan. Hal ini penting guna memastikan distribusi energi benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi.

Negara harus hadir untuk memberikan jaminan kepastian pasokan energi bagi seluruh rakyat. Keberhasilan tata kelola energi tidak seharusnya hanya diukur dari megahnya angka statistik pertambangan atau nilai ekspor semata.

Indikator keberhasilan yang sesungguhnya adalah kemudahan masyarakat kecil dalam mengakses energi. Pengemudi truk, nelayan, hingga pedagang kecil harus bisa mendapatkan BBM bersubsidi secara adil dan terjangkau di tanah airnya sendiri.B