Salah Berita? Kenali Kewajiban Koreksi Menurut UU Pers!

JAKARTA - SALAM BEDAIN NEWS

Akurasi dan kebenaran adalah harga mati dalam produk jurnalistik. Namun, tatkala kekeliruan data atau informasi terlanjur terbit, Undang-Undang Pers mengatur mekanisme pemulihan yang tegas bagi redaksi, yaitu Kewajiban Koreksi.

Mari kita bedah ketentuan hukumnya berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mendefinisikan:"Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan."

Dari rumusan tegas ini, ada 3 pilar penting yang wajib dipahami oleh insan pers dan masyarakat:

1.Cakupan Ralat yang Sangat Luas

Kewajiban koreksi tidak hanya terbatas pada teks atau tulisan belaka. Redaksi wajib melakukan ralat jika terdapat kekeliruan pada informasi, data, fakta, opini, hingga visual/gambar yang dipublikasikan.

2.Keharusan Hukum dan Etika Redaksi (Imperatif)

Istilah "keharusan" menegaskan bahwa melakukan koreksi atau ralat atas kekeliruan berita bukanlah pilihan sukarela, melainkan perintah undang-undang (Pasal 5 Ayat 3 UU Pers) sekaligus amanat Kode Etik Jurnalistik (Pasal 10 KEJ).

3.Mekanisme Transparan demi Menjaga Kepercayaan Publik

Melakukan ralat secara cepat, jujur, dan terbuka bukan tanda kelemahan media, melainkan wujud profesionalisme tertinggi. Media yang bertanggung jawab akan mencantumkan catatan ralat secara jelas agar publik mendapatkan informasi yang benar dan berimbang.

Dengan selalu menjunjung tinggi asas akurasi serta responsif terhadap setiap kekeliruan pemberitaan, bedainnews.com terus berkomitmen menjadi media siber yang terpercaya, berintegritas, dan akuntabel.

Mahmud Marhaba,

(Pemred & Direktur Westra Institute)

#KITAMEMANGBEDA