DPRD & Pemkot Probolinggo Sahkan Perda Dana Cadangan Pilwali

KOTA PROBOLINGGO - BEDAINNEWS.COM — Enam fraksi di DPRD Kota Probolinggo resmi menyetujui dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo tahun 2029 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo setelah melalui proses fasilitasi Gubernur Jawa Timur dan pemaparan hasil kerja Pansus I, Rabu (4/11/2026).

Meskipun seluruh fraksi—Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Gerindra-PPP, NasDem, dan PKS—menerima pembentukan dana cadangan tersebut, mereka memberikan catatan kritis terkait rasionalitas perhitungan, transparansi pengelolaan, serta perlindungan terhadap belanja prioritas daerah.

Fungsi Pengawasan DPRD dan Keterbukaan Anggaran

Wakil I Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, menegaskan bahwa penetapan Perda ini merupakan wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif demi menjamin kesiapan anggaran Pilkada 2029 tanpa mengganggu pelayanan publik.

"Penetapan Perda Dana Cadangan Pilwali menjadi bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif. Kami berharap perencanaan segera dimatangkan sehingga nantinya tinggal pelaksanaan," ujar Abdul Mujib.

Politisi PKB ini menuturkan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Penggunaan dana wajib sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel oleh penyelenggara pemilu.

Jaminan Pembangunan Tetap Berjalan

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menjelaskan bahwa pembentukan dana cadangan ini merupakan langkah baru untuk memastikan seluruh tahapan Pilwali berjalan lancar sejak awal hingga akhir.

Ia memastikan skema penganggaran ini telah disesuaikan dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah.

"Pengaturan dana cadangan telah memperhitungkan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu keberlangsungan program pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMD," tegas dr. Aminuddin.B