DESAKAN KARHUTLA KALIMANTAN JADI BENCANA NASIONAL KIAN MENGUAT

​BEDAINNEWS.COM — Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional terus menguat. Pemerintah pusat dituntut segera mengambil langkah tegas karena skala krisis dinilai telah melampaui kapasitas pemerintah daerah.

​Perwakilan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan menegaskan bahwa karhutla saat ini bukan lagi krisis biasa. Dampaknya telah merenggut korban jiwa serta mengganggu aktivitas sosial, ekonomi secara meluas, sehingga membutuhkan intervensi darurat dan penanganan terpadu dari pemerintah pusat.

​“Kami mendesak agar ini segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah daerah sudah tidak sanggup menanggungnya,” tegas seorang perwakilan organisasi masyarakat di Gedung DPR RI,Jumat(16/10/2026).

​Anggota DPR RI Daniel Johan turut menyoroti keengganan pemerintah pusat yang menganggap pemerintah provinsi maupun kabupaten masih mampu menanggulangi karhutla.

Padahal, kapasitas dan armada penanganan di tingkat pusat sekalipun masih menghadapi kendala besar di lapangan.

​Keterbatasan daerah kian terbukti dari minimnya alokasi anggaran.

Di Kalimantan Barat, misalnya, anggaran awal penanggulangan bencana dilaporkan hanya sebesar Rp5 miliar dan baru ditambah setelah krisis membesar.

​Sejumlah organisasi di Pulau Borneo pun menaruh harapan besar kepada parlemen, khususnya Daniel Johan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), untuk konsisten mengawal aspirasi warga Kalimantan.

Masyarakat dan lembaga pengawas juga diimbau aktif memantau penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan efektif di lapangan.

​Desakan ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk mengevaluasi total manajemen krisis karhutla mulai dari kecukupan anggaran, sinergi antarlembaga, hingga kepastian perlindungan bagi warga terdampak.

Keputusan kini berada di tangan pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional sesuai regulasi yang berlaku demi menyelamatkan Kalimantan.