INDRAMAYU - BEDAINNEWS.COM — Cipayung Plus di Indramayu desak evaluasi total terhadap kinerja Bupati, Wakil Bupati, hingga jajaran anggota DPRD setempat, Kamis (29/10/2026).
Tuntutan tegas tersebut disuarakan oleh Aliansi Kelompok Cipayung Plus saat menggelar aksi unjuk rasa susulan di Gedung DPRD Kabupaten Indramayu.
Penekanan aksi ke gedung parlemen dilakukan guna memastikan bahwa fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya roda pemerintahan eksekutif berjalan secara optimal.
Mahasiswa menilai kegagalan dan ketimpangan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara kepala daerah serta jajaran wakil rakyat.
Desakan Evaluasi Kinerja Eksekutif dan Pengawasan Parlemen Daerah
Langkah demonstrasi yang menyasar dua lembaga utama pemerintahan daerah tersebut menunjukkan eskalasi ketidakpuasan publik terhadap efektivitas pelayanan masyarakat.
Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa lembaga dewan tidak boleh bersikap pasif terhadap dinamika serta kebijakan Pemkab Indramayu yang dinilai belum berpihak pada rakyat.
Dapatkan Peringatan Berita Terkini Langsung di WhatsApp Anda!
Bergabung bersama ribuan pembaca lainnya untuk mendapatkan update berita pilihan.
Perwakilan massa aksi dalam orasinya menyoroti pentingnya keterbukaan serta akuntabilitas para pejabat publik dalam menuntaskan janji politik pembangunan daerah.
"Tuntutan ini disampaikan tidak hanya kepada eksekutif, melainkan juga lembaga legislatif selaku unsur penyelenggara pemerintahan," bunyi pernyataan sikap aliansi.
Ruang Demokrasi dan Pengawalan Kebijakan Publik Berkelanjutan
Gerakan unjuk rasa di muka umum ditegaskan sebagai instrumen kontrol sosial yang sah bagi masyarakat dan mahasiswa untuk melayangkan kritik konstruktif.
Cipayung Plus berkomitmen akan terus mengawal setiap tahapan kebijakan agar anggaran serta program daerah tepat sasaran bagi kesejahteraan warga Indramayu.
Aksi pengawasan kritis ini diharapkan mampu memicu perubahan nyata serta peningkatan integritas para pemangku kebijakan di tingkat kabupaten.
Sinergi antara koreksi publik dan komitmen pimpinan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. B

Komentar & Diskusi Pembaca
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!