Kemerdekaan Pers: Bukan Milik Media, Tapi Milik Rakyat!

JAKARTA - SALAM BEDAIN NEWS

Setiap kali kita berbicara tentang kemerdekaan pers, sering kali ada kekeliruan persepsi seolah kebebasan tersebut hanya milik insan pers atau industri media belaka. Padahal, Undang-Undang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers pada hakikatnya adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Mari kita bedah ketentuan utamanya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi:"Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum."

Dari rumusan yang sangat mendasar ini, ada 3 pilar utama yang menjadi pondasi pers nasional:

1.Pers Adalah Wujud Kedaulatan Rakyat

Kemerdekaan pers hadir untuk menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan berimbang. Tanpa pers yang bebas dan independen, rakyat akan kehilangan saluran untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan.

2.Berasaskan Prinsip Demokrasi dan Keadilan

Kemerdekaan pers berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi (fourth estate). Pers memberikan ruang yang adil bagi berbagai sudut pandang, menyuarakan kelompok yang tak terdengar (voiceless), serta menjaga keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

3.Tunduk pada Supremasi Hukum

Kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas (anarki). Kemerdekaan pers di Indonesia berjalan di atas koridor hukum, Kode Etik Jurnalistik, dan norma kebangsaan. Pers yang profesional selalu menghormati asas praduga tak bersalah dan hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan memahami Pasal 2 ini, bedainnews.com terus berkomitmen untuk menjaga amanah kedaulatan rakyat melalui karya jurnalistik yang kritis, edukatif, serta konsisten mengawal demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.[B}

Mahmud Marhaba

(Pemred & Direktur Westra Institute)

#KITAMEMANGBEDA