Asap Karhutla Kalimantan Tembus Jakarta Hingga Desakan Bencana Nasional

JAKARTA - OPINI

Oleh: Hery Arianto - Jakarta

BEDAINNEWS.COM — Fenomena kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) kini mencapai titik krusial.

Citra satelit Himawari-9 menangkap gumpalan asap tebal dari Kalimantan telah menembus atmosfer ibu kota pada ketinggian dua hingga tiga kilometer di atas permukaan tanah, Sabtu (17/10/2026).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi sebaran asap melayang tersebut terbawa angin lapisan bawah dari arah timur-tenggara menuju Banten, DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Barat.

Meski asap tersebut masih menggantung di atmosfer dan belum sepenuhnya menyentuh tanah tempat warga bernapas, kualitas udara Jakarta di permukaan tercatat memburuk.

Data platform IQAir mencatat indeks kualitas udara (AQI US) Jakarta menyentuh angka 162 atau kategori tidak sehat. Sementara Stasiun BMKG Kemayoran mencatat konsentrasi PM2.5 sebesar 51,1 mikrogram per meter kubik dengan nilai ISPU 99 (kategori sedang).

Kombinasi polusi lokal kendaraan motor serta industri yang diperparah lapisan asap kiriman luar daerah kian membebankan paru-paru warga ibu kota.

Lonjakan Kasus ISPA dan Kerugian Triliunan Rupiah

Dampak krisis udara ini menelan korban jiwa dan kesehatan yang masif. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) melanda wilayah terdampak karhutla sejak pertengahan Agustus hingga pertengahan Oktober 2026, di mana 63.711 kasus menyerang anak balita.

Khusus di wilayah DKI Jakarta, Dinas Kesehatan mencatat lonjakan kasus ISPA mencapai 278.000 kasus sepanjang September dan bertambah 39.320 kasus hanya dalam dua pekan pertama Oktober.

Dari sisi ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengalkulasi potensi kerugian ekonomi nasional akibat karhutla tahun ini menembus angka Rp29,54 triliun hingga proyeksi terburuk Rp123,1 triliun.

Ancaman ini makin nyata menyusul fluktuasi titik panas (hotspot) yang sempat melonjak hingga 799 titik dalam satu malam di Sumatera dan Kalimantan.

Pemerintah Pertahankan Status, Koalisi Sipil Desak Bencana Nasional

Di tingkat daerah, enam provinsi prioritas termasuk Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat.

Meskipun demikian, Pemerintah Pusat melalui Menko Polkam Dudung Abdurachman dan Kepala BNPB Kristomei Sianturi menilai penanganan di lapangan masih terkendali, sehingga belum menetapkan status Karhutla sebagai Bencana Nasional.

Kebijakan pusat tersebut menuai gelombang kritik.

Koalisi masyarakat sipil Sustainabilitas bersama anggota Komisi IV DPR RI mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan Status Bencana Nasional sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007, mengingat dampak kesehatan, kerugian ekonomi, hingga paparan asap lintas batas negara (cross-border haze) yang meluas ke Malaysia dan Timor Leste.

Dengan kalkulasi korban ratusan ribu jiwa dan wilayah terdampak melampaui lintas provinsi, penetapan status bencana nasional bukan lagi sekadar retorika angka, melainkan kepastian komando dan anggaran negara sebelum asap Kalimantan benar-benar mengendap turun mencemari udara bersih warga Jakarta.B