Ancaman Asap Kian Pekat, Pemprov Kalbar Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla

PONTIANAK, BEDAINNEWS.COM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi memperpanjang status tanggap darurat penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 4 Oktober 2026. Perpanjangan kedua ini mempertegas bahwa ancaman krisis ekologis dan kesehatan di wilayah Kalbar masih berada pada fase krusial.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1008/BPBD/2026 yang ditandatangani Gubernur Ria Norsan. "Status ini menjadi dasar hukum yang sangat penting bagi kita untuk bergerak cepat memobilisasi seluruh sumber daya, anggaran, hingga personel penanganan bencana sesuai dengan eskalasi dan dinamika di lapangan," tegas Ria Norsan.

Ketua Satgas BPBD Provinsi Kalbar, Daniel, mengungkapkan bahwa situasi di lapangan masih tergolong kritis. Berdasarkan pemantauan per 23 September 2026, terdeteksi sebanyak 1.870 titik panas (hotspot) yang tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 174 titik berada pada tingkat kepercayaan tinggi, dengan sebaran terbanyak terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang (149 titik meliputi 15 kecamatan), disusul Kayong Utara (KKU), Melawi, dan Sintang.

"Satgas darat dan udara dikerahkan untuk melakukan ground check secara masif guna memastikan apakah titik panas yang terdeteksi merupakan kobaran api aktif atau indikasi panas permukaan," ujar Daniel.

Eskalasi kebakaran lahan tersebut berdampak langsung pada penurunan kualitas udara. Per 24 September 2026, kualitas udara di Kalbar secara umum masuk dalam kategori Sangat Tidak Sehat. Kabut asap pekat memicu penurunan jarak pandang ekstrem yang rata-rata kurang dari 1 kilometer.

Guna menanggulangi dampak yang meluas, Satgas Gabungan terus mengintensifkan operasi darat dan udara. Satgas Darat difokuskan pada patroli serta pemadaman langsung di titik api, sementara Satgas Udara mengoperasikan pemadaman bom air (water bombing) di titik-titik krusial seperti Desa Pulau Limbung dan Kubu Padi (KKR), Desa Pasir (Mempawah Hilir), Karang Anyar (KKU), serta kawasan Melawi dan Sintang.

Di sisi lain, Badan Meteorologi memprediksi adanya potensi hujan berintensitas sedang hingga ringan di sejumlah kabupaten/kota, meski hujan lebat masih nihil. Sejajar dengan upaya pemadaman, pemerintah daerah juga mendistribusikan bantuan air bersih serta menggelar operasi pasar murah di wilayah terdampak seperti Kota Pontianak, Mempawah, KKR, Ketapang, dan KKU untuk menjaga stabilitas sosial warga.